"Kecerdasan Bukan dari Sekolah?": Guru Jadi Bingung Harus Bersikap Apa

 

Sebagai guru yang mengajarkan kepada siswa pentingnya sekolah, pernyataan  Presiden Prabowo Subianto beberapa hari lalu, saat peluncuran buku Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, membuat saya berfikir cukup jauh, jangan-jangan memang benar dugaan saya selama ini, tentang keberpihakan untsur di luar sekolah tentang Pendidikan  itu memang sangat jauh. Presiden Prabowo menegaskan kecerdasan seseorang tidak ditentukan sekolah atau kampus, dan menurutnya karakter, pengalaman hidup, hingga tempaan kesulitan justru menjadi faktor penting dalam membentuk kualitas seseorang. Ia bahkan menyebut kampus tempat Bahlil menempuh pendidikan sudah tidak terkenal, bahkan sulit ditemukan bila dicari di Google, sebagai bukti pernyataannya.

Persoalannya bukan sekadar soal diksi. Persoalannya adalah: pernyataan ini datang di tengah situasi di mana guru sudah cukup lama mempertanyakan sejauh mana pendidikan benar-benar menjadi prioritas negara. Ketika presiden sendiri menyampaikan kesan bahwa sekolah "tidak terlalu penting" untuk membentuk kecerdasan, sementara di lapangan guru berjuang meyakinkan siswa dan orang tua akan pentingnya pendidikan formal, muncul semacam disonansi yang membingungkan.

Ambiguitas yang Dirasakan Guru

Bayangkan posisi seorang guru di kelas. Setiap hari kami menanamkan nilai bahwa belajar di sekolah itu penting, bahwa proses akademik membentuk cara berpikir dan masa depan anak. Lalu tiba-tiba pemimpin tertinggi negara menyampaikan pesan yang bisa ditafsirkan sebaliknya. Bagi siswa yang mendengar potongan berita ini di media sosial, tanpa konteks penuh, pesan yang tertangkap bisa jadi sederhana: "sekolah tidak menjamin apa-apa." Ini jelas kontraproduktif bagi upaya guru membangun motivasi belajar.

Ambiguitas ini semakin terasa karena tidak diimbangi kejelasan sikap negara terhadap pendidikan itu sendiri. Di satu sisi presiden mengatakan kecerdasan bukan dari sekolah, di sisi lain pemerintah terus mengklaim pendidikan adalah prioritas. Guru pada akhirnya dibiarkan menerka-nerka pesan mana yang sebenarnya ingin disampaikan negara kepada generasi muda.

Kontras dengan Realitas Kebijakan Anggaran

Kegelisahan ini semakin beralasan jika melihat polemik kebijakan pendidikan belakangan ini. Sejumlah kalangan sipil sempat mempersoalkan penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan menilai pengalihan anggaran tersebut berdampak pada turunnya kualitas pendidikan serta kesejahteraan guru. Mahkamah Konstitusi memang menegaskan status anggaran pendidikan sebagai belanja wajib dan melarang penggunaannya untuk MBG, tetapi larangan tersebut baru berlaku efektif dalam APBN 2028, sehingga anggaran pendidikan tahun 2026 dan 2027 masih berisiko "dibajak" untuk membiayai program yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan pendidikan.

Wacana efisiensi anggaran negara pada awal 2026 pun sempat memicu kekhawatiran serupa, ketika muncul kabar rencana pembelajaran daring sebagai bagian dari strategi penghematan, yang dikhawatirkan mengulang keterbatasan proses belajar seperti masa pandemi. Meski pihak Istana kemudian membantah dan menegaskan program pendidikan tidak dikurangi, bahkan diklaim ditambah, keraguan publik — khususnya guru — terhadap komitmen nyata pemerintah terhadap sektor ini tidak sepenuhnya hilang.

Dalam konteks inilah pernyataan "kecerdasan bukan dari sekolah" terasa berat sebelah. Ia muncul persis di saat guru tengah mempertanyakan keberpihakan anggaran, kesejahteraan, dan arah kebijakan pendidikan. Alih-alih menenangkan, pernyataan ini justru menambah kebingungan: apakah pendidikan formal benar-benar dianggap penting oleh negara, atau hanya jadi retorika di panggung seremonial?

Guru Butuh Kejelasan, Bukan Ambiguitas

Saya percaya niat awal Presiden mungkin baik — mengapresiasi kerja keras dan karakter di luar prestasi akademik semata. Tapi pemimpin negara perlu menyadari bahwa setiap kata yang mereka ucapkan punya bobot berbeda dibanding orang biasa. Ketika kalimat seperti ini disandingkan dengan realitas kebijakan yang dianggap belum sepenuhnya berpihak pada pendidikan, guru di lapangan yang menanggung akibatnya — harus menjelaskan ulang kepada siswa mengapa sekolah tetap penting, sembari menahan kegelisahan soal masa depan profesi mereka sendiri.

sekolah tempat belajar

Yang kami butuhkan bukan pernyataan yang bisa ditafsirkan ganda, melainkan sikap dan kebijakan yang konsisten: bahwa pendidikan sungguh-sungguh menjadi prioritas, bukan hanya dalam kata, tapi juga dalam anggaran dan perlindungan terhadap para pengajarnya.